PENGGUANAAN LAMBANG NEGARA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 1958

TENTANG

PENGGUANAAN LAMBANG NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan peratuaran tentang penggunaan Lambang

Negara Republik Indonesia jang selaras dengan kedudukannja;

Mengingat :

Pasal 3 ajat 3 undang-undang dasar Sementara Republik Indonesia

dan Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 tentang Lambang

Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 911);

Mendengar : Depan Menteri dalam rapatnja jang ke 107 pada tanggal 30 Mei

1958.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGGUNAAN LAMBANG

NEGARA.

Pasal I

(1) Lambang Negara digunakan pada gedung-gedung Negeri dimuka sebelah luar

dan/atau didalam dan pada kapal-kapal Pemerintah jang digunakan untuk

keperluan dinas.

(2) Penggunaan Lambang Negara pada geudng-gedung Negeri tersebut diatas

dilakukan pada tempat-tempat jang pantas dan menarik perhatian.

Pemasangan Lambangv Negara pada kapal-kapal Pemerintah tersebut diatas

dilakukan disebagian luar andjungan (brug), ditengah-tengah.

Pasal 2

Penggunaan Lambang Negara dibagian luar gedung hanja dibolehkan pada:

(1). Rumah-rumah djabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur

Kepala Daerah, dan Kepala Daearah jang setingkat dengan ini;

(2). Gedung-gedung Kabinet Presiden, Kabinet Perdana Menteri, Kementerian,

Dewan Perwakilan Rakjat, Konstituante, Dewan Nasional, Mahkamah

Agung, Kedjaksaan Agung dan Dewan Pengawas Keuangan.

Pasal 3

(1). Penggunaan Lambang Negara didaklam gedung diharuskan pada tiap-tiap:

a. Kantor Kepala Daerah.

b. Ruang Sidang Dewan Perwakilan Rakjat daerah.

c. Ruang Sidang Pengadilan.

d. Markas Angkatan Perang.

e. Kantor Kepolisian Negara.

f. Kantor Imigrasi.

g. Kantor Bea dan Tjukai.

h. Kantor Sjahbandar.

(2). Penggunaan Lambang Negara didalam gedung dibolehkan pada kantor4-

kantor Negeri jang lain daripada jang tersebut di ajat 1.

Pasal 4

(1). Dengan mengindahkan perimbangan ukuran sebagai dimaksud dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 1951, maka lambang Negara jang

dipasang pada gedung-gedung atau kapal-kapal tersebut dalam pasal 1

sampai pasal 3 harus mempunjai ukuran jang pantas mengingat besar

ketjilnja gedung, ruangan, atau kapal-kapal itu dan sedapat-dapatnja

dibuat dari bahan jang tahan lama.

(2). Djika Lambang Negara diselenggarakan dalam daripada satu warna maka

harus diindahkan warna-warna dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.

66 Tahun 1951. Djika hanja dipergunakan satu warna maka warna itu

harus lajak dan pantas.

Pasal 5

Apabila dalam suatu ruangan, Lambang Negara ditempatkan bersamasama

dengan gambar Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden, maka Lambang

Negara diberi tempat jang paling sedikit sama utamanja.

Pasal 6

Lambang Negara digunakan pada paspor dan tiap-tiap nomor Lembaran

Negara dan Berita NegaraRepublik Indonesia serta tambahan-tambahannja,

dihalaman pertaman diatas tengah-tengah.

Pasal 7

(1). Tiap djabatan dengan Lambang didalamnja hanja dibolehkan untuk tjap

djabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Ketua Dewan Perwakila

Rakjat, Ketua Konstituante, Ketua Mahkamah Agung, Djaksa Agung, Ketua

Dewan Pengawas Keuangan, Kepala Daerah dari tingkat Bupati keatas dan

Notaris, Ketua Dewan Nasional.

(2). Tjap dinas dengan Lambang Negara didalamnja diperbolehkan untuk kantor

pusat dari pendjabat-pendjabat tersebut dalam ajat 1.

(3). Lambang Negara dapat dipergunakan pada surat djabatan Presiden, Wakil

Presiden, Menteri, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, Ketua Konstituante,

Ketua Mahkamah Agung, Djaksa Agung, Ketua Dewan Pengawas Keuangan,

Gubernur Kepala Dearah dan Kepala Deaearah jang setingkat, Direktur

Kabinet Presiden dan Notaris.

Pasal 8

Lambang Negara dapat digunakan pada :

a) mata uang logam dan mata uang kertas;

b) kertas bermaterai, dalam materainja;

c) surat ijazah Negara;

d) barang-barang Negara di rumah-rumah djabatan Presiden , Wakil presiden,

Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri;

e) pakaian resmi jang dianggap perlu oleh pemerintah;

f) buku-buku dan madjalah jang ditertibkan oleh pemerinta Pusat;

g) buku pengumpulan Undang-undang jang ditertibkan oleh Pemerintah dan,

dengan idzin Pemerintah, djuga buku pengumpulan Undang-undang jang

diterbitkan oleh partikelir;

h) surat-surat kapal dan barang-barang lain dengan idzin Menteri jang

bersangkutan.

Pasal 9

Jang dimaksud dengan menggunakan Lambang Negara dalam pasal 6, 7,

dan 8, ialah menempatkan gambarnja pada benda-benda tersebut dalam pasalpasal

tadi dengan perimbangan ukuran dan warna seperti ditetapkan dalam

Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 atau dengan satu warna.

Pasal 10

Lambang Negara dapat digunakan ditemnpat diadakan peristiwa-peristiwa

resmi pada gapura dan bangunan-bangunan lain jang pantas.

Pasal 11

(1). Lambang Negara dapat digunakan sebagai lantjana oleh warga negara

Indonesia jang berada diluar negeri.

(2). Djika Lambang Negara digunakan sebagai lentjana maka Lambang itu harus

dipasang pada dada sebelah kiri atas.

Pasal 12

(1)Dengan tidak Mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah

tentang Pandji dan Bendera Djabatan, maka dilarang menggunakan

Lambang Negara bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini;

(2)Pada lambang Negara dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar, atau

tanda-tanda lain.

(3) Dilarang menggunakan Lambang Negara sebagai perhiasan, tjap dagang,

reklame perdagangan atau propaganda politik dengan tjara apapun juga.

Pasal 13

Lambang untuk perseroan, perkumppulan, organisasi partikelir atau

perusahaan tidak boleh sama atau pada pokoknja menjerupai Lambang Negara.

Pasal 14

Penggunaan Lambang Negara disesuatu Negara Asing oleh Instansi

Pemerintah Republik Indonesia dilakukan menurut peraturan atau kebiasaan

tentang penggunaan Lambang kebangsaan asing jang berlaku dinegara itu.

Pasal 15

(1). Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut daklam pasal 12 dan

pasal 15 dihukum dengan hukuman kurungan selam-lamanja tiga bulan

atau dengan denda sebanjak-banjaknya lima ratus rupiah.

(2). Perbuatan-perbuatan tersebut pada ajat I pasal ini dipandang sebagi

pelanggaran.

Pasal 16

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan

Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Djuni 1958

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SUKARNO

Diundangkan PERDANA MENTERI,

Tanggal 10 Djuli 1958

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd, ttd,

G. A. MAENGKOM DJUANDA

LEMBARAN NEGARA NO. 71 TAHUN 1958

PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH NO. 43 TAHUN 1958

PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA

PENJELASAN UMUM

Setelah ditetapkan Lambang Negara Republik Indonesia, maka siapa

sadja dapat menggunakannya, oleh karena itu belum ada peraturan tentang

penggunaan lambang, negara atjap kali lambang Negara digunakan dan

ditempatkan pada tempat jang tidak selaras dengan kedudukannja. Mitsalnja

pada buku, Lambang Negara seharusnja ditempatkan dikulit muka atau

halaman muka atas atau ditengah-tengah tidak dibawah seperti sering

terdjadi,dan harus tegak lengkap, jaitu tidak miring dan tidak dilukiskan

sebagian saja. Tidak djarang Lambang Negara digunakan sebagai perhiasan

belaka atau sebagai reklame perdagangan.untuk mendjaga agar supaya

penggunaan Lambang Negara tak merendahkan deradjatnja, maka perunya di

adakan peraturan pemerintah tentng penggunaan itu.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1. Ada dua tjara pemasang Lambang Negara pada gedung Negri:

a) dimuka sebelah luar gedung.

b) didalam gedung.

Tidak ditentukan ditempat-tempat mana harus dipasang, karena sukar

Untuk menetapkan buat gedung-gedung negeri. Maka hanja ditetapkan

Lambang Negara digunakan pada tempat jang pantas ( dalam arti jang

sesuai dengan derajat Lambang dan baik bagi pandangan mata ) dan

djnagan menarik perhatian, jaitu jang mudah tampak pada semua

pengunjung gedung dan mereka jang selalu ada muka gedung itu. Pada

gedung-gedung Negeri mana di lakukan dua tjara pemasangan

tersebut. Pemasangan pda kapal-kapal yerbatas pada kapal-kapal

pemerintah jang diperlukan untuk keperluan dinas. Dengasn demikian

tidak termasuk kapal-kapal pemerintah njang digunakan untuk maksud

perusahaan.

Pasal 2. Penggunaan Lambang Negara dimuka sebelah luar gedung dianggap sua

tu keistemewaan. Maka dibatasi pada gedung-gedung tersebut dalam

pasal ini : Rumah djabatan (ambstowning) ialah rumah dinas

(dienstrowning) jang chusus disediakan untuk pendjabat tertentu.

Pasal 3. Pada umunja Lembaga Negara dapat digunakan didalam semua gedung

negeri. Penggunaan Lambang Negara diwadjibkan chusus pada gedunggedung

tersebut dalam ajat 1 untuk memperlambangkan kewibawaan

Negara.

Pasal 4. (1) Sangat sukar untuk menetapkan ukuran pokok bagi Lambang Negara

jang akan matjam-matjam gedung atau ruangan. Maka hanja

ditetapkan supaja ukuran itu pantas mengingat besar ketjilnja

gedung, ruangan atau kapal, asal diindahkan pertimbangan ukuran

sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951.

(2) jang dimaksud dengan “lajak dan pantas” ialah misalnja warna

hidjau, merah dsb.

Pasal 5. Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal 6. Oleh karena Lambang Negara itu merupakan tanda keresmian, maka

sudah selajaknja ditempatkan pada paspor, Lembaran Negara dan

Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 7. Untuk mendjaga deradjat Lambang Negara, maka penggunaan

Lambang Negara dalam tiap dinas dibatasi pada alat-alat

perlengkapan Negara jang tersebut dalam pasal ini.

Dalam istilah Kepala Daerah termasuk Walikota, sehingga Walikota

kota besar (setingkat dengan Bupati) dapat pula menggunakan tjap

djabatan dengan Lambang Negara didalamnja.

Pasal 8.

a) Sudah selajaknja dan telah terjadi dalam praktek;

b) Jang dimaksud ialah lukisan Lambang Negara jang ditempatkan

dalam materai pada kertas bermaterai;

c) Sudah selajaknja;

d) Jang dimaksud dengan barang-barang ialah perabot rumah tangga;

e) Jang dimaksud dengan pakaian resmi ialah mitsalnja pakaian

seragam, pakaian, kebesaran, dan dengan idzin Menteri jang

bersangkutan djuga pakaian mereka jang melawat keluar negeri;

f) Tjukup jelas;

g) Jang dimaksud dengan idzin disini, ialah idzin untuk menggunakan

Lambang Negara.

Pasal 9. Jang dimaksud dengan satu warna ialah mitsalnja warna emas, hitam

dan sebagainja.

Pasal 10. Jang dimaksud dengan peristiwa-peristiwa resmi ialah upatjaraupatjara,

pertemuan-pertemuan, pameran dan sebagainja jang

diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pasal 11. Dalam praktek memang telah dilakukan untuik menunjukkan

kewarganegaraannja.

Pasal 12. (1). Menurut peraturan Pemerintah tentang Pandji dan Bendera

Djabatan, maka Lambang Negara dapat digunakan dalam

bendera djabatan.

(2). Tjukup jelas.

(3). Jang dimaksud dengan “menggunakan” dalam ajat ini ialah

menggunakan Lambang Negara berbentuk Lambang itu sendiri,

atau digambar, ditjetakatau disulam pada barang lain, djadi

tidak boleh dipakai dengan tjara lain daripada ketentuanketentuan

jang tersebut dalam pasal-pasal diatas.

Pasal 13. Pasal ini untuk mendjaga agar chalajak ramai tidak salah-sangka dan

menganggap benda-benda tersebut dalam pasal ini sebagai

Lambang Negara . Istilah “pada pokoknja menjerupai Lambang

Negar” berarti bahwa suatu lukisan pada chalajak ramai memberi

kesan utama, bahwa lukisan tersebut seolah-olah Lambang Negara.

Pasal 14. Tjukup djelas.

Pasal 15. Tjukup djelas.